Pemkab Paluta Tidak Memperhatikan UMKM?
Gunung Tua, Skala.com
Anggota DPRD Padang Lawas Utara Khoiruddin Siregar menyatakan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara tidak memberikan perhatian kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), karena dana dialokasikan ternyata tidak ada.
“sangat kecewa, sedangkan untuk PKKsendiri mencapai Rp. 500 juta, perjalanan dinas Dinas tertentu mencapai Rp.500 juta, masa untuk UMKM tidak ada,” ditegaskan Khoiruddin Siregar, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Padang Lawas Utara, kepada Skalaindonesia.com, Rabu (10/3/2010).
Menurutnya pemerintah hendaknya memberikan perhatian utama pada pelaku usaha-usaha kecil karena ternyata merekalah yang menggerakkan perekonomian mendominasi penyediaan lapangan kerja. Sektor UMKM bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga pereknomian akan dapat terangkat.
Pembinaan kepada pelaku usaha kecil dan menengah merupakan wujud kehidupan ekonomi kerakyatan. Perhatian yang diperlukan antara lain berupa pemberian dana bantuan, serta kemudahaan lainnya. Selain itu, Pemerintah dapat membantu pelaku usaha untuk menghubungkan mereka dengan pihak perbankan.
Sementara Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Usaha kecil & menengah, Saidin Harahap, mengungkapkan, dana yang dialokasikan kepada pelaku usaha kecil memang tidak ada.”kendala pelaku UKM adalah dana”, kata Saidin.
Dia menjelaskan, beberapa pelatihan yang telah dilaksanakan tidak memberikan hasil, disebabkan pelakunya tidak mempunyai modal usaha.
Pelaku usaha mikro, Nirmala Harahap, Pedagang buah-buahan di Pasar Gunung Tua, mengatakan, sangat mengharapkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten untuk kelangsungan usahanya.”kita membutuhkan itu”, katanya.
"saat membeli buah-buahan harus ngutang, padahal buah belum habis terjual. Terkadang sempat berpikir untuk menutup usaha ini", kata Nirmala.
Bantuan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk kredit usaha rakyat (KUR) dianggap kalangan pelaku mikro terlalu rumit urusannya.
Nimrot Sitorus, Anggota DPRD Padang Lawas Utara, menganggap, beberapa alokasi anggaran Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2010, sangat tidak tepat sasaran. Sekiranya dalam P-APBD pengalokasiannya harus tepat khususnya terhadap upaya pengembangan ekonomi kerakyatan.(hsh)
Anggota DPRD Padang Lawas Utara Khoiruddin Siregar menyatakan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara tidak memberikan perhatian kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), karena dana dialokasikan ternyata tidak ada.
“sangat kecewa, sedangkan untuk PKKsendiri mencapai Rp. 500 juta, perjalanan dinas Dinas tertentu mencapai Rp.500 juta, masa untuk UMKM tidak ada,” ditegaskan Khoiruddin Siregar, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Padang Lawas Utara, kepada Skalaindonesia.com, Rabu (10/3/2010).
Menurutnya pemerintah hendaknya memberikan perhatian utama pada pelaku usaha-usaha kecil karena ternyata merekalah yang menggerakkan perekonomian mendominasi penyediaan lapangan kerja. Sektor UMKM bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga pereknomian akan dapat terangkat.
Pembinaan kepada pelaku usaha kecil dan menengah merupakan wujud kehidupan ekonomi kerakyatan. Perhatian yang diperlukan antara lain berupa pemberian dana bantuan, serta kemudahaan lainnya. Selain itu, Pemerintah dapat membantu pelaku usaha untuk menghubungkan mereka dengan pihak perbankan.
Sementara Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Usaha kecil & menengah, Saidin Harahap, mengungkapkan, dana yang dialokasikan kepada pelaku usaha kecil memang tidak ada.”kendala pelaku UKM adalah dana”, kata Saidin.
Dia menjelaskan, beberapa pelatihan yang telah dilaksanakan tidak memberikan hasil, disebabkan pelakunya tidak mempunyai modal usaha.
Pelaku usaha mikro, Nirmala Harahap, Pedagang buah-buahan di Pasar Gunung Tua, mengatakan, sangat mengharapkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten untuk kelangsungan usahanya.”kita membutuhkan itu”, katanya.
"saat membeli buah-buahan harus ngutang, padahal buah belum habis terjual. Terkadang sempat berpikir untuk menutup usaha ini", kata Nirmala.
Bantuan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk kredit usaha rakyat (KUR) dianggap kalangan pelaku mikro terlalu rumit urusannya.
Nimrot Sitorus, Anggota DPRD Padang Lawas Utara, menganggap, beberapa alokasi anggaran Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2010, sangat tidak tepat sasaran. Sekiranya dalam P-APBD pengalokasiannya harus tepat khususnya terhadap upaya pengembangan ekonomi kerakyatan.(hsh)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar