pidato bung karno

blogspot (ilustrasi)

JAKARTA – Perseteruan antara Indonesia dan Malaysia kembali mencuat. Ketegagan negeri serumpun kali ini dipicu dari ditangkap dan disiksanya tiga petugas kelautan Indonesia oleh kepolisian Malaysia.

Kejadian ini mengingatkan kita akan sejarah. Dimana, pada tahun 1962-1966 Indonesia juga sempat terlibat cekcok dengan Negri Jiran. Kala itu, persoalan dipicu ulah Malaysia yang dahulu dikenal dengan Persekutuan Tanah Melayu ingin menggabungkan Brunei, Sabah, dan Serawak menjadi Federasi Malaysia.

Tindakan tersebut, sontak saja dikecam oleh Presiden Indonesia yang kala itu dijabat Soekarno. Bung Karno menilai, Malaysia adalah boneka Inggris, dan langkah tersebut akan mengganggu keamanan di Indonesia. Bung Karno memproklamirkan gerakan ”Ganyang Malaysia” melalui pidato bersejarah pada 12 April 1963. Berikut kutipan pidato Sang Proklamator Indonesia tersebut;

Kalau kita lapar itu biasa
Kalau kita malu itu juga biasa
Namun kalau kita lapar atau malu itu karena Malaysia, kurang ajar!

Kerahkan pasukan ke Kalimantan hajar cecunguk Malayan itu!
Pukul dan sikat jangan sampai tanah dan udara kita diinjak-injak oleh Malaysian keparat itu.

Doakan aku, aku kan berangkat ke medan juang sebagai patriot Bangsa, sebagai martir Bangsa dan sebagai peluru Bangsa yang tak mau diinjak-injak harga dirinya.

Serukan serukan ke seluruh pelosok negeri bahwa kita akan bersatu untuk melawan kehinaan ini kita akan membalas perlakuan ini dan kita tunjukkan bahwa kita masih memiliki gigi yang kuat dan kita juga masih memiliki martabat.

Yoo... ayoo... kita... Ganjang...
Ganjang... Malaysia...
Ganjang... Malaysia
Bulatkan tekad
Semangat kita badja
Peluru kita banjak
Njawa kita banjak
Bila perlu satoe-satoe!

Menyikapi pidato Bung Karno, Malaysia pun murka. Mereka mendemo Kedubes RI di Kualalumpur dan merobek-robek foto Soekarno. Bahkan, demonstran juga sempat membawa lambang burung garuda kepada Tunku Abdul Rahman dan meminta agar dia menginjaknya.

Namun, polemik tersebut mereda setelah posisi Soekarno digantikan Soeharto. Pada 28 Mei 1966, Indonesia dan Malaysia pun sepakat untuk berdamai, dan penandatanganan perdamaian dilakukan pada 11 Agustus.

guru di paluta

Hanya Dua Guru di Paluta Yang Lulus Sertifikasi
Kamis,- Ribut-ribut mengenai kota yang ideal menjadi ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumut, ternyata muncul pendapat yang berkelayakan untuk dipertimbangkan. Nyonya M. Hutasuhut yang lahir di Padang Sidimpuan lebih dari 40 tahun yang lalu mengatakan, ibukota Tapsel idealnya Batang Toru.

Berdasarkan ketetapan pemerintah pusat, kota kecamatan di Sipirok ditetapkan menjadi ibukota Tapsel sehubungan dengan pemekaran Tapsel menjadi beberapa kabupaten dan Padang Sidimpuan menjadi pemko yang berdiri sendiri. Akan tetapi Bupati Tapsel, Ongku P. Hasibuan masih tetap ngotot berkantor di Padang Sidimpuan dan berkesan seperti tidak mau pindah dengan berbagai alasan.

Kabupaten Tapsel yang luasnya seperempat wilayah Provinsi Sumut, dimekarkan menjadi beberapa kabupaten dan kota. Sekitar 10 tahun yang lalu dibentuklah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dengan ibukota Panyabungan, yang merupakan pemekaran pertama Tapsel.

Pada tahun 2008 yang lalu kabupaten ini dimekarkan kembali dengan munculnya Kabupaten Padang Lawas (Palas) yang beribukota Sibuhuan dan Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) dengan ibukota Gunung Tua. Kota Padang Sidimpuan naik peringkat dari kota administratif menjadi pemerintahan kota.

Perkembangan ini memaksa ibukota Tapsel harus pindah ke Sipirok. Walau pun surat teguran dari Gubernur Sumut sudah dilayangkan pada Bupati Tapsel, namun Ongku Hasibuan sepertinya tidak peduli. Ongku malah minta dukungan dana lebih dari Rp 100 milyar pada Gubsu untuk pembangunan perkantoran bupati dan lahan lebih dari 140 ha dari Dep Kehutanan untuk kompleks perkantoran.

Menurut nyonya Hutasuhut, jarak Padang Sidimpuan dengan Batang Toru sekitar 30 km, demikian juga jarak Sipirok dengan Padang Sidimpuan 30 km. Jika ibukota dipindahkan ke Sipirok, ada kawasan di Tapsel yang sangat kepayahan untuk mencapai ibukota, karena terasa demikian jauh. Untuk itu idealnya ibukota Tapsel ditetapkan di Batang Toru, jalan dari arah Padang Sidimpuan ke Sibolga.

Namun nyonya Hutasuhut mengakui, ia tidak berani mengkampanyekan perubahan ibukota ini, karena kelak orang-orang Sipirok akan murka. Masalahnya, orang-orang Sipirok sangat berharap agar ibukota kabupaten segera dipindahkan ke tempat mereka. Sebaliknya Ongku Hasibuan yang juga orang Sipirok malah ngotot untuk bertahan di Padang Sidimpuan.

skpd

Paluta Bentuk 16 SKPD
Selasa, 08 Januari 08 - oleh : adminPaluta Bentuk 16 SKPD
PALUTA-METRO

Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Arsyad Lubis mengajukan pembentukan 16 Satuan KerJ'a Perangkat Daerah (SKPD) kepada
Menteri Dalam Negeri untuk disahkan. SKPD yang diajukan itu terdiri dari 10 dinas, 4 badan dan 2 kantor.
Pjs Bupati Paluta Arsyad Lubis, Senin (7/1) kepada wartawan mengatakan, pengusulan SKPD itu dilakukan demi mempersiapkan susunan organisasi tata pemerintahan (Suorta) di Paluta. Tujuannya adalah untuk mempercepatberjalannya roda pemerintahan.
"Ini adalah salah satu tugas utama Pjs Bupati. Dan apabila usulan ini sudah disahkan dan terbentuk, maka organisasi pemerintahan
sudah bisa berjalan layaknya kabupaten lain di Sumatera Utara," terang Arsyad.

Dijelaskan, SKPD yang sudah diajukan ke Menteri Dalam Negeri sudah merujuk pada PP Nomor 41/2007 tentang Suorta. Dimana hampir seluruh SKPD yang diusulkan sudah dirampingkan.
Misalnya, Dinas Pertanian sudah disatukan dengan Dinas Kehutanan. "Saya sudah tidak ingat betul nama-nama seluruh dinas itu. Tapi kalau 4 badan tersebut masing-masing Bapeda, Bawasda, BKD, dan Dispenda. Sedangkan 2 kantor yaitu Kantor Kesbang Linmas dan Kantor Satpol PP," ujamya.
Ditanya soai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan mengisi seluruh SKPD dan sekretariat Kantor Buapti Paluta, Arsyad mengatakan, Bupati Tapanuli
Selatan Ongku P Hasibuan sudah mengusulkan sebanyak 95 PNS ke Gubemur Sumatera Utara. Soalnya, pengisian PNS juga masih termasuk bagian kewajiban dari kabupaten induk. "Meski yang mengajukannya adalah Bupati Kabupaten induk, namun yang mengeluarkan SK-nya adalah Pjs Bupati," ucapnya.

Ditanya soal persiapan Pemilihan Kepala Daerah di Paluta, Arsyad menjelaskan hingga saat ini beberapa persiapan sudah
dilakukan termasuk dengan telah terbentuknya Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas Pemilu).
Dikatakan, selain persiapan dari aparat pemerintahan, partai politik juga sudali melakukan berbagai persiapannya menuju Pilkada Paluta. Sebagian besar partai politik sudah membentuk dan melakukan peresmian kepengurusannya di Paluta. Namun, sehebat dan sesiap apapun pemerintah dan organisasi non pemerintah dalam mensukseskan Pilakada, Kunci akhirnya tetap berpulang kepada kesiapan dan partispasi masyarakat.

"Untuk itu, saya sangat berharap agara seluruh masyarakat mau bekerja sama dengan pemerintah daerah, dalam mewujudkan apa cita-cita bersama menuju Kabupaten Paluta yang lebih sejahtera. Peran serta, keterlibatan dan partisipasi masyarakat adalah kunci utama keberhasilan semua program di daerah ini," tegasnya.(gut)

proyek bermasalah

Proyek Bermasalah Merajalela di Paluta Padang Lawas Utara, Korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat Padang Lawas Utara telah terlihat di depan mata. Pasalnya, korupsi tersebut merajalela lewat proyek-proyek bermasalah atas pelaksanaan APBD dan APBN 2009.  Kondisi ini berlangsung hampir merata di seluruh kecamatan di Padang Lawas Utara. Fakta ini diperoleh Ketua Gerakan Mahasiswa Padang Lawas Utara (Gema Paluta) Gusti P Hajoran Siregar didampingi Sekjen Julpikar Harahap bersama Bendahara Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumut Ansor Harahap, Ketua Ikatan Mahasiswa Tapanuli Selatan (Imatapsel) USU Ibnu Khaldun Nasution, Ketua Jaringan Mahasiswa Pemantau Pemerintah (JMPP) Tapanuli Bagian Selatan Ahmad Habibi Dalimunthe, serta Kelompok Aspirasi Mahasiswa (KAM) Pembaharuan USU Hazrul Aswat Siregar, berdasarkan data dan hasil investigasi ke lapangan. "Kita telah turun ke lapangan dan telah melihat kenyataannya, lantas kita sesuaikan dengan data yang kita miliki berdasarkan daftar proyek pembangunan yang ditenderkan Pemkab Paluta, dengan keadaan ini mengakibatkan persepsi buruk masyarakat terhadap kepemimpinan Paluta" ungkap Gusti, Minggu (28/2). Berdasarkan temuan langsung di lapangan, ada beberapa proyek bermasalah TA 2009 APBD Kabupaten Padang Lawas Utara. Salah satunya adalah paket proyek No 37 Dinas PU Paluta. Sumber dana dari DAU, Gred, 3,4. Pagu nilai proyek Rp.150.000.000 untuk pembangunan jalan jurusan simpang Simbolon, Kec. Padang Bolak. Proyek ini tidak dikerjakan, yang ada hanya tumpukan batu kali di pinggir jalan lokasi proyek. Kemudian di lokasi proyek tidak ada papan pengumuman proyek. Masih banyak lagi proyek bermasalah di Padang Lawas Utara. Dengan demikian jelas bahwa dengan data tersebut telah terjadi tindak korupsi yang bernilai miliaran rupiah dan memberikan kerugian langsung bagi mayarakat yang menggunakan sarana tersebut. Sementara itu, Sekjen Gema Paluta Julpikar Harahap mengatakan,  adalah salah satu bentuk pembodohan dan budaya primitif yang dilakukan dan dibiarkan birokrasi tanpa adanya evaluasi dan tindakan yang tegas. Julpikar juga berpendapat bahwa sudah dipastikan oknum-oknum di pemkab terlibat dalam masalah pembiaran proyek bermasalah ini. Selanjutnya Bendahara Badko HMI Sumut Ansor Harahap yang juga mahasiswa ekstension Ilmu Administrasi Negara Fisip USU ini menegaskan bahwa dengan akurasi data yang diperoleh sudah layak dilakukan proses hukum oleh pihak berwenang. Apabila hal ini tidak ditindaklanjuti berarti sama halnya mengkhianati rasa keadilan dalam penegakan hukum dan merupakan bentuk  penghiatan terhadap amanah rakyat yang mana dapat menimbulkan resistensi dan paradigma negatif terhadap aparatur penegak hukum, pengawas, dan pemerintah

jalan menuju sipiongot swngat memprihatinka

JALUR LINTAS SIPIONGOT-RANTAU PRAPAT TERANCAM PUTUS
Potret Buruknya Perhatian Pemerintah terhadap Infrastruktur
 
Paluta, Metro Star Indonesia

Jalan lintas Sipiongot-Rantau Prapat yang berada di Desa Simatorkis Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara terancam putus dan tidak akan bisa dilalui lagi diakibatkan lonsor. Akibatnya, masyarakat akan mendapatkan banyak masalah, antara lain memicu kekurangan Sembako karena harga sembako akan naik sebab jalur transportasi untuk kegiatan ekonomi akan terganggu.

Apabila jalan lintas Sipiongot – Rantau Prapat yang memiliki peran penting ini terputus, maka masyarakat juga akan susah untuk mendistribusikan hasil panen sawit karet mereka dan masyarakat Sipiongot yang melakukan perjalanan ke Rantau Prapat harus memutar jauh sebaliknya warga yang mempunyai urusan ke ibukota kecamatan juga akan terhambat.

Jalan lintas yang menjadi jalur transportasi untuk menuju ke ibukota Kecamatan Dolok ini sejak dulu tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah padahal jalan ini sangat penting keberadaannya tetapi tak kunjung ada perbaikan dan pembangunan. Masyarakat setempat pun sudah melaporkan dan mengeluhkannya akibat longsor tersebut.

“Jalan tersebut sudah mulai longsor dalam beberapa bulan terkhir, penyebab terjadinya longsor tersebut diakibatkan karena curah hujan di daerah tersebut sangat tinggi. Bahkan, kendaraan yang melintas di daerah tersebut  harus melewati halaman rumah warga sebagai jalan” ujar Bahrum A. Rambe.

Lanjut Rambe, “Jika satu bulan kedepan jalan tersebut tidak kunjung diperbaiki maka warga sipiongot terancam kelaparan, sebab, jalan akan putus total, satu lagi yang menjadi masalah bagaimana masyarakat akan mengangkut hasil panen mereka untuk dijual?” kata Rambe

Apakah kondisi jalan tersebut sudah di laporkan ke pihak terkait melalui wartawan Metro Star, Rambe yang dikenal dengan Rambe Jaya ini menjelaskkan bahwa sejak jalan lintas Sipiongot-Rantau Prapat terlihat longsor, warga sudah sering melaporkan ke pihak terkait. ”Saya pribadi juga sudah sering menghubungi pejabat Paluta termasuk anggota DPRD Paluta” tambahnya.

Melalui Metro Star Rambe mengharapkan agar pemerintah khususnya Dinas PU Pemkab Paluta dan PU Provinsi Sumatera Utara melakukan langkah cepat guna memperbaiki jalan lintas tersebut. “Hendaknya pihak PU membuat pagar batu untuk menghindari putusnya jalur ini dan melakukan perbaikan infrastruktur jalan lintas ini yang seharusnya sudah layak diperhatikan” harapan Rambe melalui Metro Star Indonesia.

masalah ukm

Pemkab Paluta Tidak Memperhatikan UMKM?

Gunung Tua, Skala.com
Anggota DPRD Padang Lawas Utara Khoiruddin Siregar menyatakan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara tidak memberikan perhatian kepada  pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), karena dana dialokasikan ternyata tidak ada.
“sangat kecewa, sedangkan untuk PKKsendiri mencapai Rp. 500 juta, perjalanan dinas Dinas tertentu mencapai Rp.500 juta, masa untuk UMKM tidak ada,” ditegaskan Khoiruddin Siregar, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Padang Lawas Utara, kepada Skalaindonesia.com, Rabu (10/3/2010).
Menurutnya pemerintah hendaknya memberikan perhatian utama pada pelaku usaha-usaha kecil karena ternyata merekalah yang menggerakkan perekonomian mendominasi penyediaan lapangan kerja. Sektor UMKM  bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga pereknomian akan dapat terangkat.
Pembinaan kepada pelaku usaha kecil dan menengah merupakan wujud kehidupan ekonomi kerakyatan.  Perhatian yang diperlukan antara lain berupa pemberian dana bantuan, serta kemudahaan lainnya. Selain itu, Pemerintah dapat membantu pelaku usaha untuk menghubungkan mereka dengan pihak perbankan.
Sementara Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Usaha kecil & menengah, Saidin Harahap, mengungkapkan, dana yang dialokasikan kepada pelaku usaha kecil memang tidak ada.”kendala pelaku UKM adalah dana”, kata Saidin.
Dia menjelaskan, beberapa pelatihan yang telah dilaksanakan tidak memberikan hasil, disebabkan pelakunya tidak mempunyai modal usaha.
Pelaku usaha mikro, Nirmala Harahap, Pedagang buah-buahan di Pasar Gunung Tua, mengatakan, sangat mengharapkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten untuk kelangsungan usahanya.”kita membutuhkan itu”, katanya.
"saat membeli buah-buahan harus ngutang, padahal buah belum habis terjual. Terkadang sempat berpikir untuk menutup usaha ini", kata Nirmala.
Bantuan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk kredit usaha rakyat (KUR) dianggap kalangan pelaku mikro terlalu rumit urusannya.
Nimrot Sitorus, Anggota DPRD Padang Lawas Utara, menganggap, beberapa alokasi anggaran Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2010, sangat tidak tepat sasaran. Sekiranya dalam P-APBD pengalokasiannya harus tepat khususnya terhadap upaya pengembangan ekonomi kerakyatan.(hsh)

jalan

Thursday 29 April 2010 — admin

Miliaran Dana Dianggarkan

Jalan di Paluta & Palas Hancur Lebur

Miliaran Dana Dianggarkan

MEDAN - Kondisi jalan Negara di daerah Kabupaten  Paluta & Palas hancur lebur. Pemprovsu dan kedua Pemkab itu, tak menggubris penderitaan rakyat. Padahal anggaranya sudah dikucurkan melalui APBN. Kuat dugaan di mark up.
Berhati-hatilah bila melintasi jalan keluar perbatasan Labuhanbatu menuju Padang Lawas (Palas) dan Padang Lawas Utara (Paluta). Kondisi jalan negara itu kondisinya sangat buruk, bahkan mirip kubangan kerbau.
Tetapi aneh, pemeritah kabupaten tersebut termaksud Pemerintah Provinsi Sumatera utara tak menghiraukannya. Akhirnya, rakyat yang berada di sana menderita.
Melihat kondisi itu, Wakil Seketaris Fraksi PPP DPRD Sumut, Pasiruddin Daulay yang juga daerah pemilihan (Dapem) 6 (termaksud Palas dan Paluta) merasa prihatin.
Kepada Medansatu.com sore ini, Pasiruddin menyatakan kekecewaannya karena Pemkab Palas dan Paluta termasuk Pemprovsu tak segera mengakhiri penderitaan rakyat, dikawasan itu. Dia berharap kiranya pemerintah segera membangun jalan tersebut. Pasalnya, kerusakan jalan itu sudah berlangsung lama, namun tidak ada respon untuk membangunya.
“ Saya heran mengapa para pejabat itu tidak melakukan upaya perbaikan jalan itu, meski kondisinya hancur lebur,” sebut Pasiruddin.
Lalu, anggota Komisi C DPRD Sumut ini menjelaskan, beberapa waktu lalu dirinya juga melintas di jalan itu, untuk menemui konstituennya. Di sana, rakyat mengeluhkan kerusakan jalan yang kian parah.
Menurut mereka kata Pasiruddin, akibat kerusakan jalan di kawasan itu, biaya transportasi pengangkut hasil pertanian melonjak tajam. Sehingga, hasil produksi pertanian milik rakyat, tidak sebanding dengan pendapatan.
“ Dinas terkait, saya minta untuk merespon keluhan rakyat ini. Jangan biarkan hidup petani menderita karena kerusakan jalan itu,” tandasnya.
Di Mark Up    
Pasiruddin menjelaskan, anggaran perbaikan jalan Negara sebenarnya setiap tahun sudah di anggarkan dalam APBN yang diteruskan melalui masing-masing provinsi maupun kabupaten/kota.
Karenanya, kuat dugaan anggaran miliaran rupiah itu, di mark up. Fakta itu terlihat sebutnya, karena hingga saat ini tidak ada perbaikan secara menyeluruh.
“Kalaupun ada perbaikan, hanya sebatas tambal sulam. Padahal anggarannya miliaran rupiah. Ini bukti ada mark up anggaran,” terangnnya.
Untuk itu lanjut Pasiruddin, dinas pemprovsu serta Pemkab Paluta/Palas, untuk segera memperbaikinya.
“Jangan sampai persoalan kerusakan jalan ini, memicu rakyat turun ke jalan, dan memblokirnya. Karena akan membuat masalah baru, yang merugikan semua pihak,” pungkasnya. (Faisal)